Padang – Sejumlah nelayan di Kota Padang,Sumatera Barat yang tergabung dalam Benteng Purus (Benpur) Saiyo mengadukan sejumlah persolan yang mereka rasakan kepada Komite II DPD RI yang menjemput aspirasi ke Kota Padang pada Minggu.
Salah seorang nelayan Junaidi saat berdiskusi dengan Wakil Ketua dan Anggota Komite II DPD RI di Padang, mengatakan beragam permasalahan dirasakan nelayan mulai dari kartu Kusuka dan alat tangkap yang masih manual.
“Selama ini hanya tradisional sehingga kalah dengan nelayan lain,” kata dia.
Kemudian sinergi dengan pemerintah kurang hingga bagan yang jumlahnya terlalu banyak karena aturan penangkapan tidak ada. Kemudian pencemaran, karena adanya bom,” kata dia.
Nelayan lainnya, Nasrul meminta agar di lokasi mereka ada SPBU khusus nelayan karena letaknya yang cukup jauh dari pantai sehingga menyulitkan mereka
“Kami meminta agar SPBU ataupun Pertamini khusus nelayan di Kota Padang. Agar kelak bisa kami pergunakan untuk menangkap ikan di laut,” kata dia.
Kemudian ada juga bantuan diberikan namun tidak sesuai dengan yang dibutuhkan kelompok nelayan sehingga bantuan itu menjadi sia-sia.
“Harusnya ada sosialisasi dan ditanya apa yang dibutuhkan kelompok. Ini tidak langsung main tender saja lalu sebar ke nelayan sehingga tidak efektif,” kata dia
Wakil Ketu Komite II DPD RI Bustami Zainudin mengatakan pihaknya datang atas undangan Benpur.
Sesuai Amanat Undang-undang DPD memiliki empat tugas yakni menghimpun aspirasi, mengumpulkan, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi
“Nelayan di sini Butuh alat tangkap, kapal dan lainnya. Atas usulan ini kami melakukan pengecekan terhadap usulan itu,” kata dia.
Anggota DPD RI asal Sumbar Hj Emma Yohanna bersedia untuk membantu dalam membentuk koperasi.
“Program koperasi sangat banyak peluang dalam mendapatkan bantuan dibandingkan dengan kelompok-kelompok nelayan. Perahu kayu sudah ketinggalan, mari beralih ke bahan fiber,” ucapnya.
Anggota Komite II DPD RI Sementara itu, Anna Latuconsina mengingatkan kartu nelayan diperoleh apabila memiliki identitas di KTP sebagai nelayan.
Bahkan yang memiliki KTP nelayan akan mendapatkan kemudahan anaknya bisa kuliah gratis di kampus perikanan dan lainnya.
“Kapal Rp9 juta yang diminta oleh Struktur Pengurus Benteng Purus Saiyo pada tahun ini belum dipenuhi karena adanya recofusing akibat Covid-19. Kemungkinan tahun 2023 bisa diusulkan kembali,” kata dia.
Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Bustami Zainudin didampingi Senator Asal Sumbar Emma Yohanna, Anna Latuconsina dan Andiara Aprilia Hikmat bertemu dengan nelayan yang tergabung dalam Benteng Purus (Benpur) Saiyo. (Ant)
