Padang, – Pemerintah Kota Padang menyiapkan 72 fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas hingga klinik dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
“Padang siap menyukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kami juga telah melakukan sosialisasi secara masif,” kata Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa di Padang, Jumat.
Ia menyampaikan hal itu pada rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membahas akselerasi capaian program vaksinasi COVID-19 diikuti bupati dan wali kota se-Indonesia secara daring.
Menurut Hendri vaksinasi COVID-19 di Padang telah dimulai sejak 15 Januari 2021.
Ia menyebutkan jumlah warga yang akan divaksin sebanyak 592.168 orang dengan usia rata-rata 18-59 tahun.
“Untuk tahap awal vaksinasi di Kota Padang, penerima vaksin seluruh tenaga kesehatan sebanyak 9.128 orang serta 10 orang kategori khusus,” kata dia.
Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan sesuai arahan presiden setiap kepala daerah diminta menyukseskan program vaksinasi.
“Pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin kepada 181,5 juta penduduk di Indonesia untuk mencapai target kekebalan kelompok demi memutus mata rantai pandemi COVID-19,” kata dia.
Dari target tersebut, kata Budi satu orang membutuhkan dua dosis vaksin COVID-19. Selain itu, dengan memperhitungkan cadangan sebanyak 15 persen, maka total vaksin yang dibutuhkan pemerintah sebanyak 426 Juta dosis dengan 363 Juta suntikan untuk satu tahun.
“Ini adalah jumlah yang sangat besar. Pemerintah pun sudah berusaha keras memastikan kita bisa mengamankan jumlah ini,” ucap dia.
Lebih lanjut, Menkes juga berharap agar para bupati dan wali kota se-Indonesia dapat mendukung penyediaan kebutuhan vaksin di samping menyukseskan vaksinasi.
Sementara Mendagri Tito Karnavian menekankan kepala daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat dalam melakukan sosialisasi vaksinasi dan menangkal hoaks.
Tito menjelaskan peran penting kepala daerah dalam menyukseskan vaksinasi mulai dari menyediakan pendanaan melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan di daerah masing-masing.
“Beberapa dukungan yang mesti dilakukan dalam bentuk penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik atau transportasi serta gudang tempat penyimpanan vaksin termasuk serta sosialisasi secara masif kepada masyarakat,” kata Tito.
Ia mengingatkan pemerintah daerah juga harus memantau dan menanggulangi kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 bersama Kemenkes dan BPOM. (Ant)
